Masalah HIV/AIDS dan masalah IMS merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penanggulangan HIV/AIDS merupakan bagian integral dari penanggulangan IMS di Indonesia karena beberapa hal sebagai berikut:
a. Cara penularan terpenting dari HIV/AIDS dan IMS lainnya adalah melalui hubungan seksual.
b. Pencegahan penularan seksual HIV/AIDS dan IMS umumnya sama, baik caranya maupun khalayak sasarannya
c. Adanya IMS pada seorang penderita akan memudahkan tertular HIV berlipat kali dibanding orang yang tidak menderita IMS (disebut sebagai co-faktor penularan HIV/AIDS). Oleh karena itu, diagnosis IMS dan pengobatan yang efektif merupakan strategi yang penting untuk pencegahan penularan HIV.
d. Kecenderungan adanya peningkatan penderita IMS dapat dijadikan indikator dari adanya perubahan perilaku seksual (Nursalam, 2006). Pada tahun 2003, STRANAS 2003 –2007 diluncurkan sebagai respons terhadap berbagai perubahan, tantangan dan masalah HIV dan AIDS yang semakin besar dan rumit. Tahun 2004 Program penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja diluncurkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pemberlakuan Kaidah ILO.
Untuk meningkatkan penyelenggaraan upaya pengurangan dampak buruk (Harm Reduction) penyalahgunaan napza ditandatangi Nota Kesepahaman tentang upaya terpadu pencegahan penularan HIV dan AIDS dan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA dengan cara suntik antara Menko Kesra selaku Ketua KPA dan KAPOLRI selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk memenuhi kebutuhan, maka obat ARV mulai diproduksi di alam negeri oleh perusahaan farmasi pemerintah PT Kimia Farma.
Percepatan respons di 6 provinsi dengan prevalensi HIV dan AIDS tertinggi dilakukan setelah Komitmen Sentani pada Januari 2004 dan meluas ke 8 provinsi lainnya. Penanggulangan HIV dan AIDS di Lapas dimulai tahun 2005 dan terus ditingkatkan. Pada awal 2005 diluncurkan program akselerasi di 100 kabupaten/kota di 22 provinsi, disertai dengan diberlakukannya Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS Nasional.
Pada Juli 2006 Institusi KPA Nasional diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 (Perpres 75/2006) yang melibatkan lebih banyak sektor, TNI dan Polri dan masayarakat sipil. Tahun 2006 diakhiri dengan perhitungan estimasi jumlah sub-populasi rawan terhadap penularan HIV tahun 2006 sebagai dasar perencanaan mendatang, penerbitan Peraturan MenkoKesra/Ketua KPA Nasional tentang Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Jarum Suntik sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman KPA-BNN yang ditandatangani pada tahun 2003. dan retrukturisasi sekretariat KPA Nasional.
Di tahun-tahun mendatang tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS semakin besar dan rumit sehingga diperlukan strategi baru untuk menghadapinya. Strategi Nasional 2007-2010 (STRANAS 2007-2010) menjabarkan paradigma baru dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dari upaya yang terfragmentasi menjadi upaya yang komprehensif dan terintegrasi diselenggarakan dengan harmonis oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder).(KPAN, 2008).
Strategi dalam penanggulangan IMS-HIV/AIDS akan dilakukan antara lain, pencegahan, surveilans, pendidikan dan pelatihan, serta koordinasi dan kerjasama lintas program dan sektor. Upaya pencegahan terhadap IMS dan HIV/AIDS akan dilakukan melalui kegiatan yaitu, uji saring darah, promosi kondom, penerapan kewaspadaan universal, dan pencegahan penularan vertikal dan penyalahgunaan obat (Depkes RI, 2001).
Area prioritas penanggulangan HIV dan AIDS untuk tahun 2007-2010 adalah sebagai berikut:
1. Pencegahan HIV dan AIDS;
2. Perawatan, Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA;
3. Surveilans HIV dan AIDS serta Infeksi menular Seksual;
4. Penelitian dan riset operasional;
5. Lingkungan Kondusif;
6. Koordinasi dan harmonisasi multipihak;
7. Kesinambungan penanggulangan (KPAN, 2008).
Sedangkan upaya-upaya kegiatan dalam program penanggulangan HIV/AIDS menurut Ditjen PPM & PL (2002) adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan gaya hidup sehat (reducing vulnerability of specific pop).
b. Promosi perilaku seksual aman (promoting safer sexual behavior).
c.Promosi dan distribusi kondom (Promoting and distributing condom).
d. Pencegahan dan pengobatan IMS.
e. Penyediaan darah transfusi yang aman.
f. Pengurangan dampak buruk NAPZA suntik (Promoting of safer drug infection behavior).
g. Pengobatan dan perawatan ODHA (orang hidup dengan HIV/AIDS).
h. Dukungan Sosial Ekonomi ODHA (mitigating the impacton people infected and affected by HIV/AIDS).
i. Peraturan Perundang-undangan HIV/AIDS
j. Surveilans.
k. Pendidikan dan latihan.
1. Penelitian dan pengembangan.
m. Kerjasama internasional.
a. Cara penularan terpenting dari HIV/AIDS dan IMS lainnya adalah melalui hubungan seksual.
b. Pencegahan penularan seksual HIV/AIDS dan IMS umumnya sama, baik caranya maupun khalayak sasarannya
c. Adanya IMS pada seorang penderita akan memudahkan tertular HIV berlipat kali dibanding orang yang tidak menderita IMS (disebut sebagai co-faktor penularan HIV/AIDS). Oleh karena itu, diagnosis IMS dan pengobatan yang efektif merupakan strategi yang penting untuk pencegahan penularan HIV.
d. Kecenderungan adanya peningkatan penderita IMS dapat dijadikan indikator dari adanya perubahan perilaku seksual (Nursalam, 2006). Pada tahun 2003, STRANAS 2003 –2007 diluncurkan sebagai respons terhadap berbagai perubahan, tantangan dan masalah HIV dan AIDS yang semakin besar dan rumit. Tahun 2004 Program penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja diluncurkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pemberlakuan Kaidah ILO.
Untuk meningkatkan penyelenggaraan upaya pengurangan dampak buruk (Harm Reduction) penyalahgunaan napza ditandatangi Nota Kesepahaman tentang upaya terpadu pencegahan penularan HIV dan AIDS dan pemberantasan penyalahgunaan NAPZA dengan cara suntik antara Menko Kesra selaku Ketua KPA dan KAPOLRI selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN). Untuk memenuhi kebutuhan, maka obat ARV mulai diproduksi di alam negeri oleh perusahaan farmasi pemerintah PT Kimia Farma.
Percepatan respons di 6 provinsi dengan prevalensi HIV dan AIDS tertinggi dilakukan setelah Komitmen Sentani pada Januari 2004 dan meluas ke 8 provinsi lainnya. Penanggulangan HIV dan AIDS di Lapas dimulai tahun 2005 dan terus ditingkatkan. Pada awal 2005 diluncurkan program akselerasi di 100 kabupaten/kota di 22 provinsi, disertai dengan diberlakukannya Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan HIV dan AIDS Nasional.
Pada Juli 2006 Institusi KPA Nasional diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 (Perpres 75/2006) yang melibatkan lebih banyak sektor, TNI dan Polri dan masayarakat sipil. Tahun 2006 diakhiri dengan perhitungan estimasi jumlah sub-populasi rawan terhadap penularan HIV tahun 2006 sebagai dasar perencanaan mendatang, penerbitan Peraturan MenkoKesra/Ketua KPA Nasional tentang Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Jarum Suntik sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman KPA-BNN yang ditandatangani pada tahun 2003. dan retrukturisasi sekretariat KPA Nasional.
Di tahun-tahun mendatang tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS semakin besar dan rumit sehingga diperlukan strategi baru untuk menghadapinya. Strategi Nasional 2007-2010 (STRANAS 2007-2010) menjabarkan paradigma baru dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia dari upaya yang terfragmentasi menjadi upaya yang komprehensif dan terintegrasi diselenggarakan dengan harmonis oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder).(KPAN, 2008).
Strategi dalam penanggulangan IMS-HIV/AIDS akan dilakukan antara lain, pencegahan, surveilans, pendidikan dan pelatihan, serta koordinasi dan kerjasama lintas program dan sektor. Upaya pencegahan terhadap IMS dan HIV/AIDS akan dilakukan melalui kegiatan yaitu, uji saring darah, promosi kondom, penerapan kewaspadaan universal, dan pencegahan penularan vertikal dan penyalahgunaan obat (Depkes RI, 2001).
Area prioritas penanggulangan HIV dan AIDS untuk tahun 2007-2010 adalah sebagai berikut:
1. Pencegahan HIV dan AIDS;
2. Perawatan, Pengobatan dan Dukungan kepada ODHA;
3. Surveilans HIV dan AIDS serta Infeksi menular Seksual;
4. Penelitian dan riset operasional;
5. Lingkungan Kondusif;
6. Koordinasi dan harmonisasi multipihak;
7. Kesinambungan penanggulangan (KPAN, 2008).
Sedangkan upaya-upaya kegiatan dalam program penanggulangan HIV/AIDS menurut Ditjen PPM & PL (2002) adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan gaya hidup sehat (reducing vulnerability of specific pop).
b. Promosi perilaku seksual aman (promoting safer sexual behavior).
c.Promosi dan distribusi kondom (Promoting and distributing condom).
d. Pencegahan dan pengobatan IMS.
e. Penyediaan darah transfusi yang aman.
f. Pengurangan dampak buruk NAPZA suntik (Promoting of safer drug infection behavior).
g. Pengobatan dan perawatan ODHA (orang hidup dengan HIV/AIDS).
h. Dukungan Sosial Ekonomi ODHA (mitigating the impacton people infected and affected by HIV/AIDS).
i. Peraturan Perundang-undangan HIV/AIDS
j. Surveilans.
k. Pendidikan dan latihan.
1. Penelitian dan pengembangan.
m. Kerjasama internasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar